BISIKINFO LEBAK — Ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan beras, jagung, kedelai, dan berbagai komoditas pertanian di pasar. Di balik setiap hasil panen, terdapat mata rantai produksi yang harus berjalan secara berkesinambungan.
Salah satu mata rantai strategis tersebut adalah pupuk.
Pupuk menjadi bagian penting dalam menentukan produktivitas pertanian karena berkaitan langsung dengan pemenuhan unsur hara tanaman.
Ketika pupuk tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan, distribusinya tersendat, kualitasnya tidak sesuai standar, atau harganya tidak terjangkau, persoalannya tidak lagi sebatas urusan sarana produksi.
Dampaknya dapat merembet pada produksi pangan
Pupuk dan Produktivitas Petani
Indonesia memiliki jutaan petani dan lahan pertanian yang menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan masyarakat. Namun, luas lahan tidak dengan sendirinya menjamin tingginya produksi.
Produktivitas menjadi faktor penting
Lahan yang didukung benih berkualitas, pengairan memadai, teknologi pertanian dan pemupukan yang tepat berpotensi menghasilkan produksi lebih optimal dibandingkan lahan yang tidak memperoleh dukungan sarana produksi.
Karena itu, pupuk tidak seharusnya dipandang hanya sebagai komoditas pelengkap.
Pupuk merupakan salah satu instrumen penting yang mendukung produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pertanian.
Persoalannya kemudian bukan sekadar apakah pupuk tersedia atau tidak
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pupuk tersedia tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga.
Enam prinsip tersebut seharusnya menjadi ukuran dalam melihat tata kelola pupuk, khususnya pupuk bersubsidi.
Ketika Distribusi Pupuk Tersendat
Pupuk bisa saja tersedia di tingkat produsen. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis berarti petani mudah mendapatkannya.
Masalah dapat muncul ketika distribusi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Petani membutuhkan pupuk sesuai jadwal musim tanam. Keterlambatan distribusi dapat mengganggu proses pemupukan dan berpotensi memengaruhi produktivitas tanaman.
Begitu pula dengan persoalan harga
Pupuk yang tersedia tetapi berada di luar kemampuan petani pada akhirnya tetap menjadi persoalan akses. Artinya, keberhasilan kebijakan pupuk tidak cukup dilihat dari jumlah produksi atau ketersediaan di gudang.
Yang harus dilihat adalah apakah produk tersebut benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan.
Rantai pupuk dengan demikian harus dilihat secara utuh, mulai dari produksi, pengadaan, pengawasan mutu, distribusi, penyaluran hingga penggunaan di tingkat petani.
Setiap titik memiliki konsekuensi terhadap produksi pangan
Pupuk Bersubsidi dan Tanggungjawab Negara Kebijakan pupuk bersubsidi menunjukkan adanya intervensi negara untuk membantu petani mendapatkan sarana produksi dengan harga yang lebih terjangkau.
Kebijakan tersebut memiliki dimensi sosial sekaligus strategis
Petani merupakan salah satu ujung tombak produksi pangan. Dukungan terhadap petani karena itu tidak semestinya hanya dipandang sebagai bentuk bantuan, melainkan bagian dari investasi negara dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Namun, subsidi juga menuntut tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Pendataan penerima, pengadaan, distribusi, penyaluran hingga pengawasan harus dilakukan secara serius agar manfaat subsidi benar-benar diterima petani yang menjadi sasaran.
Jangan sampai kebijakan yang dirancang untuk memperkuat petani justru membuka ruang penyimpangan.
Pengawasan juga tidak semestinya dipahami sebagai upaya menghambat distribusi.
Sebaliknya, pengawasan dibutuhkan untuk memastikan pupuk bergerak dari hulu ke hilir sesuai ketentuan.
Jangan Hanya Mengejar Harga Murah
Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah kecenderungan melihat pengadaan pupuk hanya dari sisi harga.
Harga murah memang penting, terutama dalam pengadaan yang menggunakan anggaran publik. Namun, harga tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran.
Produk yang murah tetapi tidak memenuhi standar kualitas justru dapat menimbulkan persoalan baru.
Begitu pula pupuk yang tersedia tetapi terlambat diterima petani ketika tanaman membutuhkan pemupukan.
Karena itu, prinsip efisiensi harus berjalan bersama dengan kualitas, legalitas dan kepastian distribusi.
Dalam pengadaan pemerintah, misalnya, aspek identitas produk, spesifikasi, kualitas, legalitas, izin edar serta kewenangan pihak yang menawarkan produk perlu diverifikasi secara jelas.
Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengorbankan kualitas dan kepastian hukum.
Tata Kelola Pupuk Juga Menyangkut Aspek Hukum
Pupuk memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan kepentingan publik dan, dalam skema tertentu, menggunakan dukungan anggaran negara.
Karena itu, tata kelolanya tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum.
Pengadaan, distribusi, penggunaan merek, izin edar, standar mutu dan pertanggungjawaban anggaran harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pengadaan melalui mekanisme pemerintah, seluruh pihak yang terlibat harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan memenuhi spesifikasi dan memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan administratif juga tidak boleh dianggap sepele apabila di dalamnya terdapat dugaan kesengajaan memberikan informasi yang tidak benar, memalsukan dokumen, menggunakan merek pihak lain tanpa hak atau perbuatan lain yang berpotensi menimbulkan kerugian.
Karena itu, prinsip utama dalam pengadaan bukan sekadar mencari harga paling rendah.
Yang harus dicari adalah produk dan penyedia yang legal, berkualitas, sesuai spesifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketahanan Pangan Membutuhkan Ekosistem
Ketahanan pangan merupakan persoalan lintas sektor.
Pemerintah pusat dan daerah, petani, produsen pupuk, distributor, lembaga pengawasan, dunia usaha, aparat penegak hukum hingga masyarakat memiliki peran masing-masing.
Dalam ekosistem tersebut, pupuk menjadi salah satu mata rantai penting.
Jika produksi pupuk terganggu, distribusi dapat ikut terganggu.
Jika distribusi terganggu, petani mengalami kesulitan memperoleh sarana produksi. Ketika pemupukan tidak optimal, produktivitas berpotensi menurun.
Jika kondisi tersebut terjadi secara luas dan berkelanjutan, produksi pangan nasional juga berpotensi terdampak.
Rantai sebab-akibat tersebut menunjukkan bahwa persoalan pupuk tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Diperlukan kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Jangan Biarkan Petani Menjadi Pihak yang Dirugikan
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan pupuk harus kembali kepada satu pertanyaan: apakah petani mendapatkan manfaat?
Petani membutuhkan kepastian bahwa ketika musim tanam tiba, sarana produksi tersedia.
Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa pupuk yang diperoleh memiliki kualitas sesuai standar, harga dapat dijangkau dan mekanisme distribusinya tidak berbelit.
Sebab persoalan yang dialami petani pada akhirnya dapat berdampak kepada masyarakat luas.
Ketika produksi menurun, pasokan pangan dapat ikut terpengaruh. Dalam kondisi tertentu, gangguan pasokan juga dapat memberikan tekanan terhadap harga pangan.
Karena itu, menjaga akses petani terhadap sarana produksi bukan hanya kepentingan petani.
Ini merupakan bagian dari kepentingan publik.
Menjaga Mata Rantai Pupuk, Menjaga Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan pada dasarnya merupakan persoalan keberlanjutan.
Negara perlu memastikan petani mampu terus berproduksi, lahan tetap produktif, sarana produksi tersedia, distribusi berjalan dan hasil pertanian dapat menjangkau masyarakat dengan harga yang wajar.
Dalam sistem tersebut, pupuk merupakan salah satu mata rantai yang tidak boleh terputus.
Pembenahan tata kelola pupuk karenanya harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar ketahanan pangan nasional.
Bukan hanya tentang berapa banyak pupuk yang diproduksi
Bukan pula sekadar berapa besar subsidi yang dialokasikan
Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana pupuk diproduksi, bagaimana mutunya dijamin, bagaimana distribusinya diawasi, siapa yang menerima dan apakah seluruh proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada publik.
Sebab ketahanan pangan tidak dibangun ketika hasil panen telah berada di pasar.
Ketahanan pangan dibangun jauh sebelumnya
dari tanah, benih, air, teknologi, petani hingga sarana produksi, termasuk pupuk.
Pupuk dan pangan merupakan dua mata rantai yang saling berkaitan. Memutus mata rantai pupuk berarti mempertaruhkan produktivitas pertanian. Dan ketika produktivitas dipertaruhkan, ketahanan pangan nasional pun ikut dipertaruhkan.
Penulis: Jimi Siregar, Alumni HMI Bandung
