Reforma Agraria Disahkan, Tani Merdeka Soroti Pemberdayaan Petani di Lebak

BISIKINFO LEBAK – Pengesahan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi perhatian dalam peringatan Hari Tani Nasional ke-66 di Kabupaten Lebak, Selasa (23/9/2026).

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan, pengesahan regulasi tersebut harus diikuti langkah nyata agar reforma agraria tidak berhenti pada persoalan pembagian atau redistribusi tanah.

Menurut Don, pemberdayaan petani penerima lahan serta penyelesaian konflik agraria menjadi bagian penting dalam pelaksanaan reforma agraria.

“Reforma agraria bukan hanya bagi-bagi tanah, tapi pemberdayaan petani juga yang sudah mendapatkan tanah penting sekali dilakukan,” kata Don.

Don juga mengungkapkan adanya peluang pengembangan hilirisasi komoditas pertanian di Lebak. Tani Merdeka Indonesia, kata dia, telah melakukan mitigasi dan menyiapkan sekitar 40 hektare lahan untuk pengembangan tebu.

“Sekitar 40 hektare untuk hilirisasi tebu. Hasil tebu ini nantinya bisa diserap perusahaan pengolahan gula,” ujarnya.

Selain tebu, singkong dan jagung disebut memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bahan baku industri, termasuk tepung dan etanol.

Sementara itu, Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi pasar baru bagi hasil pertanian masyarakat.

“MBG ini bisa membuka peluang ekonomi. Artinya, hasil-hasil bumi, hasil panen, ataupun hasil tani bisa disalurkan,” ujar Hasbi.

Hasbi mengatakan, diperlukan peran regulator, khususnya Badan Gizi Nasional, agar hasil pertanian lokal dapat diakomodasi dalam pemenuhan kebutuhan MBG.

Namun, Hasbi juga meminta masyarakat mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk MBG, koperasi desa dan program Pemerintah Kabupaten Lebak.

Di sisi lain, persoalan petani yang belum tergabung dalam kelompok tani juga menjadi perhatian. Hasbi menyebut kondisi tersebut dapat membuat petani kehilangan akses terhadap sejumlah subsidi dan bantuan pemerintah.

“Banyak petani yang tidak memiliki kelompok. Ruginya, kalau tidak memiliki kelompok, mereka tidak bisa mendapatkan manfaat subsidi dan bantuan dari pemerintah,” katanya.

Hasbi mendorong pemerintah melakukan langkah konkret untuk mengorganisasi petani dengan pendekatan yang sesuai kondisi di lapangan.

Ia juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil pertanian.

Menurut Hasbi, penguatan organisasi petani, akses program pemerintah, hilirisasi dan infrastruktur menjadi bagian penting agar potensi pertanian Lebak dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. (*)