Diduga Dana PIP Dipotong, Wali Murid Minta Kartu ATM Dikembalikan Sekolah

BISIKINFO LEBAK – Sejumlah orang tua siswa MTs/MA Hidayatul Ula di Kampung Cipayung, Desa Cipayung, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, mempertanyakan pengelolaan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Persoalan tersebut mencakup dugaan pemotongan dana bantuan yang diterima siswa serta penyimpanan kartu ATM dan buku rekening PIP oleh pihak sekolah.

Seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, anaknya telah menerima bantuan PIP sejak tingkat sekolah dasar. Namun, setelah bersekolah di MTs Hidayatul Ula, kartu ATM dan buku rekening PIP disebut tidak pernah diserahkan kepada siswa maupun orang tua.

Menurutnya, setiap pencairan bantuan siswa tetap dibawa ke bank. Namun, uang yang diterima tidak sesuai dengan nominal bantuan yang seharusnya diterima karena terdapat potongan dengan nilai bervariasi.

“Anak-anak memang selalu dibawa ke bank saat pencairan. Tetapi uang bantuan yang diberikan sudah tidak utuh karena dipotong,” ujarnya.

Ia menyebut potongan yang diterima siswa bervariasi, mulai sekitar Rp150 ribu hingga Rp450 ribu.

Wali murid tersebut juga meminta pihak sekolah mengembalikan kartu ATM dan buku rekening PIP kepada siswa atau orang tua.

“Kami sebelumnya sudah meminta kartu ATM-nya, tetapi sekolah bersikeras tidak memberikan dengan alasan sudah diberikan ke pusat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Miftahul Ula, Imas, membenarkan bahwa kartu ATM dan buku rekening PIP siswa disimpan oleh pihak sekolah.

Menurut Imas, penyimpanan tersebut merupakan inisiatif sekolah untuk memudahkan proses pencairan bantuan. Ia beralasan, kartu maupun buku rekening dikhawatirkan hilang jika dibawa atau disimpan oleh orang tua siswa.

“Iya benar kartu ATM dan buku rekening kami simpan di sekolah. Ini inisiatif kami dan bukan hasil musyawarah,” ujar Imas saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Terkait adanya potongan dana PIP, Imas juga membenarkannya. Ia menjelaskan, dana tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional saat proses pencairan bantuan.

“Iya, kami harus membawa anak-anak ke bank menggunakan angkutan umum yang disewa, juga untuk makan dan lain-lain, sehingga wajar kami memotong,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menyangkut dana bantuan pendidikan yang diterima siswa. Para wali murid berharap pengelolaan PIP dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan, termasuk kejelasan mengenai nominal bantuan yang diterima siswa serta penggunaan setiap potongan.

Hingga berita ini diterbitkan, persoalan tersebut masih menjadi perhatian wali murid dan diharapkan dapat memperoleh penjelasan serta tindak lanjut dari pihak terkait. (°}